Timses diduga Kuasai Pengadaan Digitalisasi Desa di Kab.Kampar.

KAMPAR- redaksibuser.com – Program digitalisasi Desa di Kabupaten Kampar kini menjadi sorotan serius . Pasalnya, pengadaan yang seharusnya dilaksanakan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa, diduga kuat telah dikondisikan dan dikuasai oleh hanya tiga orang, yang disebut-sebut merupakan tim sukses kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab.Kampar inisial ( S ) dan (F) serta (D) dari pengurus Partai Politik di Kampar.

Dari total 251 desa di Kampar, sumber internal desa mengungkapkan bahwa pola pengadaan digitalisasi hampir seragam, dengan penyedia yang sama dan proses yang terkesan terpusat. Desa-desa diduga tidak diberikan ruang untuk memilih vendor, meskipun secara aturan pengadaan desa harus dilaksanakan secara mandiri dan transparan melalui TPK.

Lebih memprihatinkan, dana digitalisasi desa disebut telah dibayarkan sekitar tiga bulan lalu, sementara hingga kini perangkat digital seperti website desa, aplikasi pelayanan, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya belum terpasang atau belum berfungsi di sejumlah desa. Artinya, uang negara sudah keluar, namun barang dan jasa belum diterima.

“Secara aturan, TPK seharusnya mengendalikan pengadaan. Tapi yang terjadi, TPK hanya formalitas. Semua sudah diarahkan,” ungkap seorang perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Indikasi keterlibatan tim sukses kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penguasaan proyek ini memunculkan dugaan konflik kepentingan dan balas jasa politik. Jika benar proyek desa dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa, maka digitalisasi desa telah keluar dari rel kebijakan publik dan masuk ke wilayah kepentingan sempit.

Padahal, regulasi secara tegas melarang pembayaran sebelum pekerjaan selesai dan diserahterimakan. Praktik “bayar dulu, pasang belakangan” tidak hanya melanggar prinsip pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menempatkan desa pada risiko hukum di kemudian hari.
Bagaimana mungkin program yang bersifat lokal, berbasis kebutuhan desa, justru dikendalikan oleh segelintir pihak di luar struktur resmi desa.
Wartawan telah Konfirmasi dengan inisial (S) salah seorang yg mengerjakan proyek digitalisasi Desa tersebut melalui pesan WhatsApp,tgl 17/12/25 tidak memberikan tanggapan apapun.

✍️✍️ Tim