Diduga Selewengkan Dana BOS Hampir Rp4 Miliar, Kepsek SMPN 1 Kampar Jadi Sorotan Publik.

Kampar, – redaksibuser.com – Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di , Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mencuat dan menjadi sorotan berbagai pihak.

Kepala sekolah Muhammad Yasir, M.Pd., diduga menyalahgunakan anggaran BOS yang nilainya mencapai hampir Rp 4 miliar dalam kurun waktu empat tahun, yakni 2020 hingga 2024.

Informasi tersebut mengacu pada data yang disebut berasal dari pusat di Jakarta terkait penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut. Anggaran yang dinilai cukup besar setiap tahunnya memicu pertanyaan publik mengenai realisasi penggunaannya di lapangan.

Dugaan ini diungkapkan Ketua DPD Kampar (WHN), Udo Muslim, saat dikonfirmasi wartawan Ia menyoroti penggunaan anggaran pada masa pandemi Covid-19, ketika proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau dari rumah, Jum’at 27/02/2026.

Menurut Udo Muslim, saat kegiatan belajar dilakukan secara online dan siswa tidak berada di lingkungan sekolah, penggunaan anggaran kegiatan sekolah dalam jumlah besar dinilai menimbulkan tanda tanya.

“Pada masa pandemi, siswa belajar dari rumah melalui sistem daring. Namun penggunaan Dana BOS untuk berbagai kegiatan sekolah tetap besar. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, Dana BOS di SMPN 1 Kampar dalam empat tahun terakhir tercatat sebagai berikut:

Tahun 2020: Rp 644.439.830, Kepsek Muhammad Yasir, M.Pd.

Tahun 2021: Rp 632.973.858, kepsek Muhammad Yasir, M.Pd.

Tahun 2022: Rp 664.620.300, Kepsek Muhammad Yasir, M.Pd.

Tahun 2023: Rp 635.800.000. kepsek Muhammad Yasir, M.Pd.

Tahun 2024: Rp 643.500.000. kepsek Muhammad Yasir, M.Pd.

anggaran keseluruhan mencapai hampir Rp4 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk operasional sekolah dengan jumlah siswa sekitar 719 orang setiap tahunnya.

Besarnya anggaran yang dikucurkan dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik sekolah yang ditemukan di lapangan.

Sejumlah fasilitas sekolah disebut mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas yang rusak, plafon berlubang, kaca pecah, lantai retak, hingga toilet tanpa pintu. Selain itu, area belakang sekolah dilaporkan dipenuhi tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat sekitar. Salah seorang warga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah yang dinilai jauh dari layak.

“Kami malu melihat kondisi sekolah ini. Katanya sekolah favorit, tapi bangunannya rusak dan kebersihannya tidak terjaga,” ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang disebut mencapai sekitar Rp70 juta per tahun. Jika diakumulasikan selama empat tahun, nilainya diperkirakan mencapai hampir Rp300 juta.

Namun, sejumlah pihak mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Publik mempertanyakan pekerjaan perbaikan yang telah dilakukan, bukti fisik pekerjaan, serta dampak nyata dari penggunaan dana tersebut.

DPD WHN Kampar telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada kepala sekolah untuk meminta klarifikasi rinci terkait penggunaan Dana BOS tahun pembelajaran 2020–2024. Permintaan tersebut meliputi:

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran
Dokumentasi sebelum dan sesudah pemeliharaan
Bukti pembelian serta data inventaris sekolah
WHN menegaskan bahwa Dana BOS merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Dana BOS bukan milik pribadi atau oknum tertentu, melainkan milik negara untuk kepentingan pendidikan. Jika penggunaan anggaran sesuai aturan, transparansi akan menjawab semua keraguan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, proses hukum dapat menjadi langkah berikutnya,” tegas Udo Muslim.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah SMPN 1 Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Publik kini menunggu klarifikasi dan transparansi penggunaan anggaran yang telah mengalir selama empat tahun terakhir.

✍️✍️ Sapi’i